PALANGKARAYA — Dalam upaya memperluas wawasan akademik dan merespons dinamika era disrupsi teknologi, Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palangkaraya (UMPR) sukses menyelenggarakan Kuliah Pakar pada Minggu (21/6/2022). Bertempat di Aula Kampus 3 UMPR, kegiatan ini mengusung tema strategis: “Strategi Peningkatan Kinerja Pemerintah Daerah melalui Transformasi Digital dan Smart Governance”.
Menghadirkan Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian, dan Statistik (Kominfosantik) Provinsi Kalimantan Tengah, Rangga Lesama, S.IP., M.M. sebagai narasumber utama, acara ini disambut antusias oleh para peserta. Kegiatan tersebut dihadiri oleh seluruh mahasiswa Program Pascasarjana UMPR lintas disiplin ilmu, yang terdiri dari mahasiswa Program Studi S2 Administrasi Publik, S2 Pendidikan Dasar, S2 Pedagogi, S2 Pendidikan Agama Islam (PAI), hingga S3 Pendidikan.
Acara ini dibuka secara resmi oleh Wakil Rektor I UMPR, Prof. Dr. Ir. Chandra Anugrah Putra, M.IKom. Dalam sambutannya, ia menyampaikan apresiasi yang tinggi atas terselenggaranya forum akademik tersebut serta menekankan pentingnya adaptasi perguruan tinggi terhadap ekosistem digital.
“Transformasi digital bukan lagi sebuah pilihan, melainkan keharusan dalam menjawab tantangan zaman. Melalui kuliah pakar ini, kami berharap para mahasiswa Pascasarjana UMPR—baik yang kelak akan berada di sektor publik maupun di sektor pendidikan—mampu menjadi agent of change yang mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan yang cerdas, cepat, dan transparan di daerahnya masing-masing,” ujarnya sekaligus membuka acara secara resmi.
Memasuki sesi pemaparan materi, Rangga Lesama membedah secara mendalam peta jalan (roadmap) serta tantangan implementasi digitalisasi di lingkup pemerintah daerah, khususnya di wilayah Kalimantan Tengah. Menurutnya, fondasi paling krusial dari Smart Governance bukanlah semata-mata pada kecanggihan perangkat lunaknya, melainkan pada perubahan kultur kerja.
“Kinerja pemerintah daerah di era sekarang sangat diukur dari seberapa presisi kita memanfaatkan data untuk mengambil kebijakan. Namun yang perlu diingat, transformasi digital tidak sekadar bicara soal pengadaan infrastruktur atau membuat ribuan aplikasi baru, melainkan transformasi mindset dari para aparatur pelaksananya agar berorientasi pada kemudahan pelayanan publik,” tegas Rangga di hadapan ratusan mahasiswa.
Pemaparan tersebut memantik sesi diskusi yang berjalan sangat interaktif. Mahasiswa dari rumpun Ilmu Administrasi membedah persoalan dari sudut pandang regulasi dan birokrasi, sementara mahasiswa dari rumpun Pendidikan menyoroti urgensi pemerataan infrastruktur internet dan literasi digital di sekolah-sekolah pelosok Kalimantan Tengah. (my)